Pemerintah bisa hemat Rp20 triliun dari Pengesahan APBN 2011

DPR menyetujui pengesahan RAPBN 2011 menjadi APBN 2011 diantara persetujuan itu, tercapai sejumlah catatan antara lain dihapuskannya Pasal 8 ayat 2b yang mengatur penetapan tarif tenaga listrik (TTL) tahun 2011.  Ketua Badan Anggaran DPR Melchias Markus Mekeng menyebutkan, belanja negara dalam tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp1.229,6 triliun. Jumlah itu terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp836,6 triliun dan transfer ke daerah Rp393,0 triliun. Menurut jenis belanja, belanja pemerintah pusat terdiri atas belanja pegawai Rp180,6 triliun, belanja barang Rp132,4 triliun, belanja modal Rp121,9 triliun, pembayaran bunga utang Rp115,2 triliun, subsidi sebesar Rp187,6 triliun, belanja hibah Rp771,3 miliar, bantuan sosial Rp61,0 triliun, dan belanja lain-lain Rp15,3 triliun.

Subsidi sebesar Rp187,6 triliun terdiri atas subsidi energi sebesar Rp136,6 triliun, subsidi listrik Rp40,7 triliun dan subsidi non energi Rp51,0 triliun.
“Subsidi non energi terdiri atas subsidi pangan Rp15,3 triliun, subsidi pupuk Rp16,4 triliun, subsidi benih Rp120,3 miliar, subsidi/bantuan PSO sebesar Rp1,9 triliun dan subsidi pajak ditanggung pemerintah sebesar Rp14,8 triliun,” Sementara itu Menkeu Agus Martowardojo menyebutkan bahwa belanja negara mengalami kenaikan Rp27,5 triliun dari pagu awal. “Belanja negara meningkat Rp27,5 triliun dari semula Rp1.202,15 triliun menjadi Rp1.229,6 triliun,”

Dari anggaran tersebut pemerintah memperkirakan dapat menyisihkan Rp20 triliun dari hasil penghematan anggaran belanja barang dan belanja pegawai di seluruh kementerian dan lembaga negara pada tahun ini, perkiraan itu sesuai dengan komitmen pemerintah yang tertuang dalam sebuah inpres mengenai penghematan anggaran. Inpres itu mengatur tentang penggunaan anggaran secara efektif dan menekan pos-pos belanja yang tidak perlu tanpa mengurangi kualitas kerja. “Inpres hemat anggaran adalah komitmen dari pemerintah bahwa kami akan berusaha menggunakan anggaran secara efektif. Kami tidak berencana memotong pagu atau plafon, tapi penggunaan anggaran itu yang akan kami gunakan secara seefektif mungkin”

Pos-pos belanja yang ditekan lebih banyak di dalam bentuk belanja barang dan belanja pegawai.  Contoh  penghematan bisa dari perjalanan dinas dan hal-hal teknis, seperti menghemat anggaran rapat, menghemat pemakaian ruangan, menghemat perjalanan dinas,  menghemat perkalanan dinas di luar kantor yang mungkin bisa dibuat lebih efisien sehingga masing-masing K/L [kementerian dan lembaga negara] akan berusaha paling tidak 10% dari anggaran belanja yang bisa dikendalikan,”

Hasil dari penghematan tersebut yang diperkirakan Rp20 triliun, akan direalokasi di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) agar dapat digunakan secara lebih efisien dan lebih produktif. Pemerintah berharap bisa sekitar Rp20 triliun di tahun 2011. Itu upaya penghematannya,Tapi kalau sudah bisa melakukan penghematan, itu bisa direalokasi pada saat APBN-P dan digunakan secara lebih efisien dan lebih produktif,”

Sumber : http://www.bisnis.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s